BorneoFlash.com, KUKAR — Munculnya kembali persoalan di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan, perhatian utama tidak hanya tertuju pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada upaya memastikan perlindungan terhadap para santri.
Menurutnya, setiap lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
Karena itu, ketika persoalan serupa terus bermunculan, pemerintah perlu melihat lebih jauh apakah sistem pengawasan dan pembinaan yang selama ini berjalan sudah efektif.
Ia mengatakan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi akar persoalan serta menentukan langkah perbaikan yang tepat. Ia menilai pencegahan harus menjadi fokus utama sehingga kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
“Yang terpenting adalah bagaimana memastikan peserta didik mendapatkan perlindungan yang semestinya. Karena itu perlu ada evaluasi yang benar-benar menyeluruh,” ucap Yani, pada Rabu (10/6/2026).
Ia menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya merespons ketika kasus muncul ke permukaan. Upaya pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
Yani juga menyebut, jika keberadaan pesantren memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Namun, peran tersebut harus dibarengi dengan komitmen kuat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para santri selama menjalani proses belajar.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar