BorneoFlash.com, KUKAR— Gelombang program prioritas pemerintah pusat mulai mengalir ke daerah. DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan kesiapan untuk mengawal, namun sekaligus mengingatkan adanya potensi tekanan baru terhadap kapasitas daerah, terutama dari sisi anggaran dan pelaksanaan teknis.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai program seperti Koperasi Merah Putih (KMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Sekolah Rakyat membawa dampak besar, tetapi tidak bisa dijalankan dengan pendekatan seragam di semua wilayah.
“Setiap daerah punya karakter berbeda. Kalau dipaksakan sama persis, justru berisiko tidak efektif,” ungkap Ahmad Yani, pada Senin (27/4/2026).
Menurutnya, tantangan utama bukan lagi pada dukungan politik, melainkan pada kesiapan riil di lapangan. Mulai dari kesiapan infrastruktur, SDM, hingga kemampuan fiskal daerah untuk menyesuaikan program-program tersebut.
Ia juga mengungkapkan, dalam banyak kasus, daerah kerap dihadapkan pada kebutuhan penyesuaian anggaran agar program pusat bisa berjalan optimal. Hal ini, kata dia, harus diantisipasi sejak awal agar tidak membebani APBD secara berlebihan.
“Jangan sampai daerah hanya jadi pelaksana, tapi tidak punya ruang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal,” tegasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar