Keluhan Wali Murid Bermunculan, DPRD Kukar Soroti Pelayanan Administrasi Sekolah

BorneoFlash.com, KUKAR - Pelayanan administrasi di lingkungan sekolah mendapat sorotan dari DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini menyusul adanya keluhan dari sejumlah wali murid yang mengaku mengalami kendala saat mengurus dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, mengatakan laporan tersebut diterimanya langsung dari orang tua siswa. Menurutnya, pelayanan administrasi yang berkaitan dengan kebutuhan siswa seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar dan tidak berlarut-larut.

"Ada laporan langsung dari orangtua murid kepada saya. Mereka sudah seminggu lebih meminta Surat Keterangan Aktif Belajar dan Surat Pengantar Aktivasi Rekening, tapi belum juga diberikan," ucap Idham, pada Rabu (10/6/2026).

Ia menyebut kondisi tersebut membuat sebagian wali murid harus bolak-balik datang ke sekolah untuk mengurus dokumen yang diperlukan. Bahkan, ada orang tua siswa yang datang dari luar Tenggarong hanya untuk menyelesaikan urusan administrasi tersebut.

Menurut Idham, pelayanan administrasi merupakan bagian penting dari layanan pendidikan yang diterima masyarakat. Karena itu, setiap kebutuhan dokumen siswa seharusnya dapat ditindaklanjuti secara cepat dan responsif.

"Kasihan mereka, apalagi ada yang jauh-jauh datang dari Senoni ke Tenggarong hanya untuk urusan yang sebenarnya bisa selesai dalam sehari atau dua hari," ujarnya.

Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pihak sekolah agar tidak terus berulang. Terlebih, sejumlah dokumen yang diminta memiliki kaitan dengan program pendidikan yang memiliki batas waktu pengurusan.

Selain itu, Idham juga mengingatkan pentingnya membangun pelayanan yang lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat. Menurutnya, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik.

"Saya minta kepala sekolah aktif, responsif dan welcome membantu siswa," tegasnya.

DPRD Kukar berharap keluhan serupa tidak kembali terjadi sehingga pelayanan administrasi di lingkungan sekolah dapat berjalan lebih baik dan memudahkan masyarakat yang membutuhkan. (*)