DPRD Kukar Siap Kawal Program Prioritas, Ingatkan Risiko Beban Anggaran

BorneoFlash.com, KUKAR— Gelombang program prioritas pemerintah pusat mulai mengalir ke daerah. DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan kesiapan untuk mengawal, namun sekaligus mengingatkan adanya potensi tekanan baru terhadap kapasitas daerah, terutama dari sisi anggaran dan pelaksanaan teknis.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai program seperti Koperasi Merah Putih (KMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Sekolah Rakyat membawa dampak besar, tetapi tidak bisa dijalankan dengan pendekatan seragam di semua wilayah.

“Setiap daerah punya karakter berbeda. Kalau dipaksakan sama persis, justru berisiko tidak efektif,” ungkap Ahmad Yani, pada Senin (27/4/2026). 

Menurutnya, tantangan utama bukan lagi pada dukungan politik, melainkan pada kesiapan riil di lapangan. Mulai dari kesiapan infrastruktur, SDM, hingga kemampuan fiskal daerah untuk menyesuaikan program-program tersebut.

Ia juga mengungkapkan, dalam banyak kasus, daerah kerap dihadapkan pada kebutuhan penyesuaian anggaran agar program pusat bisa berjalan optimal. Hal ini, kata dia, harus diantisipasi sejak awal agar tidak membebani APBD secara berlebihan.

“Jangan sampai daerah hanya jadi pelaksana, tapi tidak punya ruang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal,” tegasnya.

DPRD Kukar, lanjut Yani, akan mendorong skema kolaborasi yang lebih proporsional antara APBD dan APBN, sehingga pembiayaan program tidak sepenuhnya bertumpu pada daerah.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat agar program tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Yang kita jaga bukan sekadar program berjalan, tapi hasilnya terasa,” katanya.

Di sisi lain, Yani juga menyoroti pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, daerah harus diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil agar kebijakan yang diambil tidak bersifat top-down semata.

Ia menegaskan, keberhasilan program nasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak untuk bekerja dalam satu arah, tanpa tarik-menarik kepentingan politik.

“Kalau ingin berhasil, harus ada kepercayaan dan ruang koordinasi yang sehat antara pusat dan daerah,” tutupnya. (*)