Ia juga mengingatkan bahwa kebiasaan menumpuk pekerjaan di akhir tahun anggaran bukan hanya berdampak pada rendahnya kualitas hasil pembangunan, tetapi juga membuka celah terjadinya penyimpangan.
“Setiap tahun kita lihat pola yang sama, kerja dikejar di akhir. Ini bukan hanya soal kinerja, tapi juga berisiko pada tata kelola yang tidak sehat,” katanya.
DPRD, lanjut Yani, tidak akan tinggal diam terhadap kondisi tersebut. Ia memastikan pengawasan akan diperketat dan tidak menutup kemungkinan dilakukan evaluasi terhadap OPD yang dinilai tidak serius menjalankan program.
“Kalau terus seperti ini, tentu akan ada konsekuensi. Evaluasi itu pasti,” tegasnya.
Ia menekankan, APBD merupakan uang rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta bekerja lebih disiplin dan profesional dalam merealisasikan setiap program.
“Ini bukan soal administrasi semata, tapi soal tanggung jawab kepada masyarakat. Jangan sampai kepercayaan publik terus terkikis,” tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar