Kritik Pedas DPRD Kukar: APBD 2026 Jangan Sekadar Formalitas!

BorneoFlash.com, KUKAR - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat kritik keras dari DPRD. 

Lembaga legislatif menilai, pemerintah daerah masih belum menunjukkan keseriusan penuh dalam menjalankan program yang telah disepakati bersama.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, secara tegas menyebut bahwa APBD tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai dokumen formalitas tanpa implementasi yang jelas di lapangan.

“Jangan sampai APBD hanya bagus di atas kertas, tapi pelaksanaannya lambat dan tidak jelas. Ini yang terus berulang,” tegas Yani, pada Jum'at (24/4/2026). 

Ia menyoroti pola kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kerap menunda pelaksanaan program dengan berbagai alasan teknis.

Menurutnya, hal tersebut mencerminkan lemahnya komitmen dalam menjalankan keputusan yang telah disahkan bersama DPRD.

Yani menegaskan, setiap program dalam APBD merupakan hasil kesepakatan resmi yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga tidak ada ruang bagi eksekutif untuk menunda tanpa dasar yang jelas.

“Kalau sudah disahkan, itu wajib dijalankan. Tidak bisa pilih-pilih program mana yang mau dikerjakan duluan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebiasaan menumpuk pekerjaan di akhir tahun anggaran bukan hanya berdampak pada rendahnya kualitas hasil pembangunan, tetapi juga membuka celah terjadinya penyimpangan.

“Setiap tahun kita lihat pola yang sama, kerja dikejar di akhir. Ini bukan hanya soal kinerja, tapi juga berisiko pada tata kelola yang tidak sehat,” katanya.

DPRD, lanjut Yani, tidak akan tinggal diam terhadap kondisi tersebut. Ia memastikan pengawasan akan diperketat dan tidak menutup kemungkinan dilakukan evaluasi terhadap OPD yang dinilai tidak serius menjalankan program.

“Kalau terus seperti ini, tentu akan ada konsekuensi. Evaluasi itu pasti,” tegasnya.

Ia menekankan, APBD merupakan uang rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta bekerja lebih disiplin dan profesional dalam merealisasikan setiap program.

“Ini bukan soal administrasi semata, tapi soal tanggung jawab kepada masyarakat. Jangan sampai kepercayaan publik terus terkikis,” tutupnya. (*)