“DPRD perlu memastikan tidak terjadi pembiaran terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan risiko, sehingga seluruh pihak terkait kami undang untuk memberikan klarifikasi,” tegasnya.
Saat ini, DPRD Kaltim masih menunggu hasil konsultasi dengan Kementerian Keuangan guna memperoleh kepastian terkait regulasi dan mekanisme pinjaman daerah tersebut.
Hasanuddin mengungkapkan, nilai pinjaman yang telah dicairkan oleh Pemkab Kukar mencapai sekitar Rp820 miliar atau mendekati Rp1 triliun.
Ia juga menyoroti proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi. Menurutnya, kebijakan tersebut lebih banyak diputuskan di tingkat internal direksi bank.
“Proses pengambilan keputusan dinilai belum melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan kejelasan tanggung jawab apabila terjadi risiko gagal bayar, mengingat keterbatasan tanggung jawab direksi sesuai ketentuan dalam undang-undang perseroan terbatas.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus mengawal perkembangan kebijakan tersebut hingga terdapat kejelasan regulasi, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan.
“Proses ini akan terus kami awasi hingga ada kepastian regulasi, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar