DPRD Kaltim Dorong Perusda Terlibat Pengolongan Kapal, Menyusul Insiden Berulang di Jembatan Mahulu

Etam–Benuanta 06 Januari 2026 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

Ukuran:

Lebih lanjut, Hamas menyarankan agar KSOP dan Pelindo mempertimbangkan kerja sama dengan Perusahaan Daerah, yakni MBS, guna memperkuat sistem pengawasan dan pemanduan kapal, khususnya saat proses pengolongan jembatan.

Kerja sama tersebut dinilai penting tidak hanya untuk Jembatan Mahulu, tetapi juga seluruh jembatan yang melintasi Sungai Mahakam.

“Kami mendorong agar KSOP dan Pelindo melibatkan Perusda, dalam hal ini MBS, sehingga kapal-kapal yang melintas dapat didukung oleh kapal bantu (assist) yang disiapkan oleh Perusda,” jelasnya.

Ia juga menyoroti besarnya nilai strategis jalur transportasi tersebut, baik dari sisi lalu lintas darat maupun aktivitas ekonomi di jalur perairan.

Apabila terjadi insiden yang lebih fatal, seperti kerusakan berat atau bahkan runtuhnya jembatan, dampak kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar.

Selain itu, pada insiden penabrakan yang terjadi pada 4 Januari, Hamas menyebut adanya dugaan pelanggaran jarak tambat tongkang terhadap ketentuan yang berlaku. Padahal, aturan mengharuskan jarak penambatan berada minimal 500 meter hingga satu kilometer dari jembatan.

“Masih ditemukan pemandu yang tidak memiliki legalitas. Kondisi ini harus segera ditertibkan,” tandasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalimantan Timur dijadwalkan akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait pada Rabu, 7 Januari.

Forum tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi secara menyeluruh rangkaian insiden penabrakan yang terjadi dalam waktu dekat ini.