BorneoFlash.com, SAMARINDA - Serangkaian insiden penabrakan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Samarinda yang terjadi dua kali dalam rentang waktu dua pekan terakhir menuai sorotan luas dari masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa lembaganya tidak tinggal diam. Ia menyatakan Jembatan Mahulu merupakan aset daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah, mengingat pembangunannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, menyampaikan keprihatinannya atas insiden tongkang bermuatan batu bara yang menabrak jembatan tersebut pada 23 Desember 2025 dan kembali terulang pada 4 Januari 2026.
Ia menilai terdapat indikasi kelalaian, baik dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai pengelola alur pelayaran, maupun PT Pelindo yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pemanduan kapal.
Ia mengungkapkan bahwa kecelakaan semacam ini diduga terjadi di luar jam resmi pemanduan. Kondisi tersebut, menurutnya, mengindikasikan adanya aktivitas yang tidak sesuai ketentuan.
Oleh karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah membentuk tim terpadu guna memperketat pengawasan di lapangan.
“Dalam sejumlah kejadian, insiden berlangsung di luar jam pandu. Hal ini patut diduga sebagai pelanggaran prosedur. Untuk itu, kami mendorong pemerintah agar segera membentuk tim terpadu guna melakukan pengawasan secara menyeluruh,” ujar Hamas, pada Selasa (6/1/2026).
Ia juga menegaskan bahwa insiden penabrakan jembatan di perairan Sungai Mahakam yang terjadi belakangan ini tidak terlepas dari aktivitas ilegal yang muncul akibat lemahnya pengawasan.
“Menurut penilaian kami, terdapat unsur kelalaian yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hamas menyarankan agar KSOP dan Pelindo mempertimbangkan kerja sama dengan Perusahaan Daerah, yakni MBS, guna memperkuat sistem pengawasan dan pemanduan kapal, khususnya saat proses pengolongan jembatan.
Kerja sama tersebut dinilai penting tidak hanya untuk Jembatan Mahulu, tetapi juga seluruh jembatan yang melintasi Sungai Mahakam.
“Kami mendorong agar KSOP dan Pelindo melibatkan Perusda, dalam hal ini MBS, sehingga kapal-kapal yang melintas dapat didukung oleh kapal bantu (assist) yang disiapkan oleh Perusda,” jelasnya.
Ia juga menyoroti besarnya nilai strategis jalur transportasi tersebut, baik dari sisi lalu lintas darat maupun aktivitas ekonomi di jalur perairan.
Apabila terjadi insiden yang lebih fatal, seperti kerusakan berat atau bahkan runtuhnya jembatan, dampak kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar.
Selain itu, pada insiden penabrakan yang terjadi pada 4 Januari, Hamas menyebut adanya dugaan pelanggaran jarak tambat tongkang terhadap ketentuan yang berlaku. Padahal, aturan mengharuskan jarak penambatan berada minimal 500 meter hingga satu kilometer dari jembatan.
“Masih ditemukan pemandu yang tidak memiliki legalitas. Kondisi ini harus segera ditertibkan,” tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalimantan Timur dijadwalkan akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait pada Rabu, 7 Januari.
Forum tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi secara menyeluruh rangkaian insiden penabrakan yang terjadi dalam waktu dekat ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar