Antara Kritik dan Realita: Saat Pertamina Dituduh Malas oleh Menkeu Purbaya

Kritik terhadap pernyataan Menkeu juga datang dari kalangan politik. Politikus PDIP

Ferdinand Hutahaean menyebut pernyataan Menkeu terlalu menyederhanakan persoalan.

Menurutnya, pembangunan bukan hanya soal komitmen dan pendanaan, tetapi juga soal

regulasi, geopolitik, dan kerja sama lintas negara. Ia mencontohkan proyek kilang Tuban

yang sempat terhambat akibat sanksi global terhadap Rusia sebagai mitra awal proyek

tersebut.

Pada titik ini, kritik Purbaya sebenarnya menyentuh hal penting: Indonesia memang tidak

bisa terus bergantung pada impor energi.

Namun, menyebut Pertamina “malas” bukanlah cara yang membantu. Pembangunan kilang adalah pekerjaan rumit, penuh birokrasi, investasi besar, dan negosiasi panjang.

Tidak ada yang bisa selesai dalam hitungan bulan. Yang dibutuhkan bukan saling tuding, melainkan transparansi, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi kebijakan.

Pertamina perlu diawasi kinerjanya, tetapi pemerintah juga wajib menyiapkan regulasi yang jelas dan iklim investasi yang stabil agar pembangunan kilang tidak terus tersendat.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan soal siapa yang paling benar. Ini tentang masa depan

energi Indonesia. Jika proyek RDMP Balikpapan dan proyek kilang lainnya selesai tepat

waktu, kritik Purbaya bisa memicu perubahan positif bagi percepatan pembangunan.

Namun jika gagal, tudingan “malas” justru akan menjadi refleksi betapa Indonesia belum sungguh- sungguh menata jalan menuju kemandirian energi. (