Antara Kritik dan Realita: Saat Pertamina Dituduh Malas oleh Menkeu Purbaya

BorneoFlash.com, OPINI - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut Pertamina “malas-malasan membangun kilang” memicu perdebatan publik.

Ucapan itu dilontarkan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 30 September 2025, ketika membahas lambatnya pembangunan kilang minyak nasional. Menurut Purbaya, ketergantungan Indonesia pada impor BBM tidak kunjung berkurang karena proyek kilang baru terasa seperti jalan di tempat.

Ia juga mengungkap adanya tawaran dari investor asing, termasuk Tiongkok, yang bersedia

membangun kilang dengan skema menggiurkan: investor menanggung pembangunan,

Pertamina membeli produk selama 30 tahun, lalu kilang menjadi milik negara.

Tawaran

tersebut ditolak, “Kalau begini terus, kapan Indonesia bisa mandiri energi?” ujarnya.

Pernyataan itu segera menuai respons. Pertamina membantah tudingan tersebut dan

menegaskan mereka sedang menuntaskan salah satu proyek terbesar dalam sejarah energi

Indonesia, yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Proyek raksasa senilai US$7,4 miliar itu telah mencapai progres 96,15 persen per Agustus 2025, dengan target penyelesaian sebelum akhir tahun.

Kilang Balikpapan bukan proyek biasa. Ia akan meningkatkan kapasitas produksi dari 260

ribu menjadi 360 ribu barel per hari dan mengangkat standar BBM dari Euro II menjadi Euro V.

Jika selesai sesuai target, Indonesia bisa memangkas impor BBM dan memperkuat

ketahanan energi nasional. Laporan Bisnis.com (19 Juni 2025) bahkan menegaskan bahwa

proyek ini masuk daftar Proyek Strategis Nasional dan sudah menembus progres 94,31

persen di pertengahan tahun.

Kritik terhadap pernyataan Menkeu juga datang dari kalangan politik. Politikus PDIP

Ferdinand Hutahaean menyebut pernyataan Menkeu terlalu menyederhanakan persoalan.

Menurutnya, pembangunan bukan hanya soal komitmen dan pendanaan, tetapi juga soal

regulasi, geopolitik, dan kerja sama lintas negara. Ia mencontohkan proyek kilang Tuban

yang sempat terhambat akibat sanksi global terhadap Rusia sebagai mitra awal proyek

tersebut.

Pada titik ini, kritik Purbaya sebenarnya menyentuh hal penting: Indonesia memang tidak

bisa terus bergantung pada impor energi.

Namun, menyebut Pertamina “malas” bukanlah cara yang membantu. Pembangunan kilang adalah pekerjaan rumit, penuh birokrasi, investasi besar, dan negosiasi panjang.

Tidak ada yang bisa selesai dalam hitungan bulan. Yang dibutuhkan bukan saling tuding, melainkan transparansi, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi kebijakan.

Pertamina perlu diawasi kinerjanya, tetapi pemerintah juga wajib menyiapkan regulasi yang jelas dan iklim investasi yang stabil agar pembangunan kilang tidak terus tersendat.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan soal siapa yang paling benar. Ini tentang masa depan

energi Indonesia. Jika proyek RDMP Balikpapan dan proyek kilang lainnya selesai tepat

waktu, kritik Purbaya bisa memicu perubahan positif bagi percepatan pembangunan.

Namun jika gagal, tudingan “malas” justru akan menjadi refleksi betapa Indonesia belum sungguh- sungguh menata jalan menuju kemandirian energi. (