Sorotan DPRD juga tertuju pada pengelolaan aset daerah. Yani menyebut sejumlah aset milik Pemkab Kukar selama ini telah digunakan, namun belum memberikan kontribusi ekonomi yang sebanding terhadap kas daerah.
“Aset dipakai, tapi belum memberikan dampak terhadap PAD. Ini yang akan kami awasi,” katanya.
Padahal, nilai aset daerah Kukar mencapai ratusan miliar rupiah dan dinilai memiliki peluang besar untuk dioptimalkan melalui pengelolaan yang lebih produktif.
Selain itu, DPRD Kukar juga mendorong optimalisasi penerimaan dari sektor lain, termasuk pendapatan dari penggunaan bahan bakar kendaraan dan alat berat milik perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar.
DPRD Kukar menegaskan akan terus mengawal kinerja eksekutif agar target PAD tidak berhenti sebagai angka di atas kertas, tetapi benar-benar terealisasi dan berdampak pada peningkatan keuangan daerah.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar