“Pengadaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat akan menjadi fokus pemotongan. Dengan begitu, program yang menyentuh kepentingan masyarakat tidak terganggu,” lanjutnya.
Menurut Yusliando, saat ini Bappeda tengah menyusun simulasi penyesuaian anggaran sambil menunggu kepastian resmi dari pemerintah pusat.
Jika Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pemotongan TKD diterbitkan, maka Pemprov Kaltim sudah siap mengimplementasikannya.
“Simulasi sedang kami kerjakan. Dengan begitu, ketika PMK keluar, kami bisa langsung menyesuaikan tanpa menghambat program berjalan,” ujarnya.
Meski ada ancaman pengurangan anggaran, Yusliando memastikan masyarakat tidak perlu cemas. Pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga kelancaran layanan publik.
“Pelayanan masyarakat tetap kami jadikan prioritas, dan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga tidak akan terabaikan,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar