Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyuarakan kebutuhan mendesak akan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Sebagai daerah induk sekaligus penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemkab PPU menegaskan perlunya kebijakan fiskal afirmatif untuk menjaga stabilitas pembangunan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Tag: Anggaran Daerah
Rendi Solihin Tekankan Efisiensi Anggaran, Pastikan Pembangunan Kukar Tetap Maksimal
Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin menegaskan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran daerah di tengah kondisi efisiensi dan penurunan Pendapatan Belanja Daerah (PBD).
DPRD Tekankan Pemerataan Layanan Kesehatan, Dorong Pembangunan RS di Baltim Tetap Jalan
Di tengah upaya penyesuaian anggaran daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan agar proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Timur (Baltim) tidak terseret arus efisiensi fiskal.
Kaltim Terancam Kehilangan Rp50 Triliun dari DBH Minerba
Kalimantan Timur tengah menghadapi potensi guncangan besar pada sektor keuangan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi penopang utama pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami pemangkasan signifikan.
Pemkab Pulang Pisau Optimistis Pendapatan Rp1,161 Triliun di RAPBD 2026
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), menetapkan target pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 sebesar Rp 1,161 triliun.
APBD Kaltim Rp21,35 Triliun Berpotensi Dipotong, Pemprov Prioritaskan Program Layanan Publik
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp21,35 triliun menghadapi ancaman pemangkasan.
KUA-PPAS Kaltim 2026 Disepakati, Anggaran Daerah Capai Rp21,35 Triliun
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Gubernur Banten Tegaskan Efektivitas Anggaran Demi Pelayanan Publik
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus berorientasi pada efektivitas pelayanan publik. Ia menyebut sistem pengelolaan anggaran kini telah berubah dari model tradisional menjadi berbasis kinerja.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.