Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menjelaskan arah kebijakan fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat Moody’s.
Tag: Kebijakan Fiskal
Hampir Separuh Anggaran Pendidikan 2026 Dialokasikan ke BGN
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp223,5 triliun atau 47,5% dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat senilai Rp470,4 triliun pada APBN 2026.
Anggaran MBG Naik Tajam di 2026, Pemerintah Bidik Puluhan Juta Penerima Baru
Pemerintah mengalokasikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun pada 2026
PPU Desak Kebijakan Fiskal Afirmatif: Anggaran Anjlok, Dukungan untuk Penyangga IKN Kian Mendesak
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyuarakan kebutuhan mendesak akan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Sebagai daerah induk sekaligus penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemkab PPU menegaskan perlunya kebijakan fiskal afirmatif untuk menjaga stabilitas pembangunan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
DPR Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Jaga Daya Beli dan Stabilitas Fiskal
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berada di jalur yang tepat.
Menkeu Purbaya Tolak Usulan Gubernur Sumbar Soal Gaji ASN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah yang meminta pemerintah pusat menanggung gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah.
Menkeu Dorong Kontribusi Danantara dalam Investasi Nasional
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kontribusi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara masih minim dan menargetkan perannya lebih besar dalam mendorong ekonomi.
Misbakhun Ingatkan Penarikan Rp200 T Dana Pemerintah Harus Tepat Sasaran
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar penarikan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) benar-benar produktif dan tepat sasaran.
APBD Kaltim Rp21,35 Triliun Berpotensi Dipotong, Pemprov Prioritaskan Program Layanan Publik
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp21,35 triliun menghadapi ancaman pemangkasan.
Prabowo Tegaskan Reformasi Fiskal dan Kendalikan Defisit APBN
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan reformasi fiskal dan pengendalian defisit APBN dalam rapat terbatas bersama para menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Selasa (22/7/2025) malam.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.