BorneoFlash.com, SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp21,35 triliun menghadapi ancaman pemangkasan.
Pemerintah pusat melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) berencana melakukan penyesuaian anggaran, sehingga Pemprov Kaltim harus menyiapkan langkah antisipasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi kemungkinan tersebut.
Salah satunya dengan melakukan penghematan di sejumlah pos belanja yang dianggap tidak terlalu mendesak.
“Beberapa kegiatan akan disesuaikan, seperti perjalanan dinas, pelaksanaan rapat, hingga pengadaan barang yang tidak bersifat mendesak,” terangnya, Selasa (9/9/2025).
Ia menambahkan, prinsip utama yang dipegang pemerintah daerah adalah memastikan sektor-sektor vital tidak terganggu.
Anggaran pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tetap akan menjadi prioritas utama agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Pengadaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat akan menjadi fokus pemotongan. Dengan begitu, program yang menyentuh kepentingan masyarakat tidak terganggu,” lanjutnya.
Menurut Yusliando, saat ini Bappeda tengah menyusun simulasi penyesuaian anggaran sambil menunggu kepastian resmi dari pemerintah pusat.
Jika Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pemotongan TKD diterbitkan, maka Pemprov Kaltim sudah siap mengimplementasikannya.
“Simulasi sedang kami kerjakan. Dengan begitu, ketika PMK keluar, kami bisa langsung menyesuaikan tanpa menghambat program berjalan,” ujarnya.
Meski ada ancaman pengurangan anggaran, Yusliando memastikan masyarakat tidak perlu cemas. Pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga kelancaran layanan publik.
“Pelayanan masyarakat tetap kami jadikan prioritas, dan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga tidak akan terabaikan,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar