BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmennya dalam menjamin ketepatan sasaran program bantuan pendidikan yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu.
Untuk menghindari potensi penyimpangan data penerima, Pemkot mengambil kebijakan verifikasi ulang berbasis survei langsung ke lapangan.
Langkah ini ditempuh sebagai bentuk koreksi terhadap ketergantungan pada data makro semata yang selama ini menjadi acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa pendekatan berbasis data statistik tidak cukup untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
"Validasi secara langsung menjadi satu-satunya cara agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan data agregat tanpa uji lapangan,"ujarnya.
Dalam proses penyaringan calon penerima Program Sekolah Rakyat—program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem—Pemkot melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat untuk melakukan survei dari pintu ke pintu.
Tujuannya ialah memastikan hanya warga dengan kondisi ekonomi benar-benar terpuruk yang bisa mengakses program ini.
Upaya ini bukan tanpa alasan, Pemkot menemukan sejumlah kasus bantuan sosial yang sebelumnya jatuh ke tangan warga yang tidak sepenuhnya berhak.
Hal tersebut mendorong perbaikan sistem dari hulu, termasuk pada proses rekrutmen siswa.
“Kesalahan pendataan di masa lalu berdampak besar pada distribusi bantuan. Kami ingin menghindari terulangnya hal yang sama, terutama untuk program strategis seperti Sekolah Rakyat ini,”tegas Andi Harun.
Program yang akan dimulai dengan kuota 100 siswa dari kategori miskin ekstrem ini dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah administratif di Samarinda.
Pemerintah menargetkan perwakilan dari 10 kecamatan agar distribusi siswa lebih merata dan adil.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan fasilitas sekolah masih dalam tahap awal.
Namun koordinasi intensif terus dilakukan dengan Kementerian Sosial dan kementerian teknis lainnya agar proses pembukaan sekolah dapat berjalan lancar.
Lokasi utama pembangunan telah ditetapkan di kawasan Stadion Palaran, sementara opsi lahan tambahan sedang dalam proses validasi ulang oleh Badan Pertanahan Nasional.
“Program ini bukan sekadar membangun gedung sekolah, tapi membangun sistem yang bisa menjawab masalah kemiskinan dengan pendekatan pendidikan yang tepat sasaran,”pungkas Andi Harun. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar