BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai merancang sejumlah langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi lonjakan inflasi daerah.
Upaya ini difokuskan pada dua faktor utama, yakni kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran.
Melalui pendekatan lintas sektor, pemerintah menyiapkan skema koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Selain itu, efisiensi distribusi dan intervensi pasar secara terbatas juga menjadi bagian dari strategi untuk menjaga keseimbangan harga tanpa mengganggu aktivitas pelaku usaha.
Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Pattiroy, menyampaikan bahwa langkah awal telah dimulai melalui forum diskusi bersama sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari unsur kecamatan, Dinas Perhubungan, pihak Pertamina, hingga pelaku usaha.
“Pembahasan ini masih berada pada tahap awal untuk merumuskan berbagai alternatif solusi, dengan tujuan memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar tanpa menimbulkan tambahan beban biaya,” ujarnya, pada Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah antrean BBM yang berpotensi menghambat arus distribusi barang, terutama dari wilayah Palaran. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan biaya operasional distribusi.
“Apabila waktu tunggu untuk memperoleh BBM terlalu panjang, maka biaya angkut akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Hal ini yang berupaya kami kendalikan,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan skema khusus bagi pelaku distribusi agar tidak terdampak langsung oleh kondisi antrean BBM.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar