BorneoFlash.com, SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi mengakhiri kerja sama penyewaan kendaraan operasional jenis Land Rover Defender dengan nilai mencapai Rp160 juta per bulan.
Keputusan tersebut diambil setelah hasil audit internal menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam kontrak yang sebelumnya menuai perhatian publik.
Penghentian kontrak ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat yang mengidentifikasi adanya perbedaan antara ketentuan perjanjian dan kondisi pelaksanaan di lapangan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengakui adanya kekeliruan dalam proses tersebut yang melibatkan kedua belah pihak, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa.
“Dalam perkara ini terdapat ketidakcermatan dari kedua pihak, baik dari pihak penyedia jasa maupun dari pemerintah,” ujarnya, pada Kamis (16/4/2026).
Ia mengungkapkan, salah satu temuan penting dalam audit berkaitan dengan status kendaraan yang dalam kontrak seolah-olah diperbarui setiap tahun, padahal unit yang digunakan tetap sama.
Selain itu, nilai sewa yang dikenakan dinilai tidak mencerminkan penurunan nilai kendaraan sebagaimana prinsip penyusutan aset.
“Seharusnya, apabila kendaraan yang sama digunakan pada tahun berikutnya, maka nilai sewa mengalami penurunan secara signifikan karena adanya penyusutan nilai, namun hal tersebut tidak terjadi dalam kontrak ini,” tegasnya.
Berdasarkan temuan tersebut, Pemkot Samarinda memutuskan untuk menghentikan kontrak sekaligus menarik kendaraan dari pihak penyedia. Proses pengakhiran kerja sama dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan akan dituangkan dalam dokumen resmi.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar