BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengajukan empat lokasi calon pembangunan Sekolah Rakyat (SR), sebagai bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.
Pembangunan SR sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menentukan lokasi, menjaring calon peserta didik, serta menyiapkan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.
“Peran daerah dalam mendukung program ini sangat penting, mulai dari penyediaan lahan hingga kesiapan sumber daya pendidikan. Saat ini, kami telah mengusulkan empat lokasi kepada pemerintah pusat sebagai calon titik pembangunan Sekolah Rakyat,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.
Empat lokasi yang diajukan tersebut meliputi: lahan milik Pemprov Kaltim di kawasan Bukit Biru, Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara); lahan milik Pemkab Kutai Kartanegara; lahan milik Pemkot Samarinda; serta lahan milik Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa sejumlah pemerintah daerah, termasuk Pemkot Samarinda, Pemkab Kukar, dan Pemkab PPU, telah menyampaikan usulan secara resmi.
“Saat ini semua lokasi tersebut tengah dalam proses evaluasi untuk tindak lanjut lebih lanjut,” ujarnya.
Lahan milik Pemprov Kaltim yang terletak di Bukit Biru, Tenggarong, memiliki luas sekitar 8,7 hektare.
Pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses pendirian, termasuk perizinan dan kelengkapan administratif sebagai bahan kajian teknis oleh pemerintah pusat.
Dalam rapat koordinasi dan persiapan awal pelaksanaan program SR 2025 yang telah digelar sebelumnya, Sri menyebutkan bahwa Kalimantan Timur masuk dalam daftar pembangunan tahap ketiga.
Namun demikian, langkah-langkah awal seperti uji kelayakan lahan, proses perizinan bangunan, serta analisis dampak lingkungan telah mulai dilakukan.
Pembangunan Sekolah Rakyat dinilai sebagai strategi pemerintah untuk mencetak generasi muda yang unggul.
Melalui program ini, diharapkan tidak ada lagi anak dari keluarga miskin yang harus menghentikan pendidikan karena kendala ekonomi.
“Sekolah Rakyat akan dibangun dengan sistem asrama dan diperuntukkan secara khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem. Kami berharap, kehadiran sekolah ini dapat menjadi solusi nyata agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas,” pungkas Sri Wahyuni.
