lihat foto
BorneoFlash.com, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas'ud (Harum), mengingatkan seluruh aparatur pemerintahannya untuk lebih teliti dalam merancang program dan anggaran.
Setiap program yang disusun harus memiliki tujuan untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kalimantan Timur.
"Saya ingin menekankan betapa pentingnya hal ini. Perencanaan anggaran yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran," tegasnya.
Pesan berikutnya yang disampaikan oleh Gubernur Rudy adalah perlunya menghindari manipulasi atau rekayasa dalam perencanaan anggaran.
Menurut Rudy, sejak awal, anggaran harus direncanakan berdasarkan kebutuhan program atau kebutuhan masyarakat, bukan untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok tertentu.
"Sangat penting untuk memperhatikan waktu (timing). Program yang sudah dirancang dengan baik bisa saja gagal terlaksana jika satuan kerja tidak dapat melaksanakannya," tambahnya.
"Dan yang perlu diingat adalah, program yang dianggarkan harus memiliki keunggulan dan tingkat urgensi yang tinggi," lanjutnya.
Selain itu, ia juga memberikan perhatian serius terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
"Silpa itu bukanlah tabungan. Silpa terjadi karena perencanaan yang kurang matang. Terlebih lagi jika Silpa mencapai angka yang sangat besar, seperti Rp5 triliun, padahal masyarakat sangat membutuhkan anggaran tersebut," kritik Gubernur.
Gubernur Rudy menegaskan bahwa setiap program yang sudah dianggarkan dan ditetapkan harus segera dilaksanakan.
Adalah suatu hal yang sangat tidak diinginkan jika Silpa tinggi terjadi sementara masih banyak program yang harus segera dieksekusi.
"Sekali lagi, pastikan program-program yang diajukan benar-benar unggulan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan harus menjadi prioritas utama," ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Harum meminta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Timur, Ahmad Muzakkir, untuk memimpin timnya dalam meninjau anggaran yang berpotensi menjadi Silpa sejak awal.
"Saya minta BPKAD untuk memonitor anggaran-anggaran mana yang berpotensi menjadi Silpa, agar bisa dialihkan ke program-program yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat," tutupnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar