BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan menghadiri pertemuan sinkronisasi program Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang diadakan oleh Bank Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah distributor pangan menyampaikan kendala yang dihadapi terkait distribusi barang, terutama menjelang dan pasca-Lebaran.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar, mengatakan bahwa salah satu permasalahan utama adalah proses bongkar muat barang di pelabuhan yang dinilai kurang efisien.
“Para distributor meminta agar Dinas Perhubungan dapat mempermudah proses bongkar muat barang, terutama untuk komoditas yang mudah rusak agar bisa segera dikirim ke gudang tanpa hambatan,” ujarnya, Kamis (27/3/2025).
Selain itu, distributor juga mengusulkan adanya subsidi ongkos angkut dari pemerintah untuk mengurangi beban biaya distribusi. Ia menilai bahwa mahalnya biaya transportasi menjadi penyebab utama ketidaksesuaian harga barang dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan. Saat ini, harga cabai masih tinggi, berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 110 ribu per kilogram, yang disebabkan oleh faktor distribusi dan cuaca,” jelas Haemusri.
Untuk komoditas seperti beras, daging, dan ayam potong, ketersediaannya masih mencukupi meskipun mengalami sedikit kenaikan harga. Menurut Haemusri, masyarakat Balikpapan lebih mengutamakan ketersediaan barang dibandingkan fluktuasi harga.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki program subsidi khusus bagi distributor, namun dapat memberikan bantuan ongkos angkut kepada badan usaha. Saat ini, Bank Indonesia telah memberikan subsidi transportasi sebesar Rp 250 ribu per perjalanan dari gudang ke tempat display barang.
Haemusri menambahkan bahwa agar distribusi lebih lancar, pemerintah daerah penghasil barang juga perlu memberikan subsidi transportasi. Dengan demikian, pedagang di daerah asal dapat menikmati keuntungan lebih besar sebelum barang dikirim ke Balikpapan.
“Keseimbangan distribusi barang antar daerah perlu dijaga. Forum kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota bisa menjadi wadah yang efektif untuk membahas solusi ini,” katanya.
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait permintaan distributor. Namun, pemerintah berupaya mencari solusi terbaik agar distribusi pangan tetap lancar dan harga tetap terkendali di pasaran.
