"Silpa itu bukanlah tabungan. Silpa terjadi karena perencanaan yang kurang matang. Terlebih lagi jika Silpa mencapai angka yang sangat besar, seperti Rp5 triliun, padahal masyarakat sangat membutuhkan anggaran tersebut," kritik Gubernur.
Gubernur Rudy menegaskan bahwa setiap program yang sudah dianggarkan dan ditetapkan harus segera dilaksanakan.
Adalah suatu hal yang sangat tidak diinginkan jika Silpa tinggi terjadi sementara masih banyak program yang harus segera dieksekusi.
"Sekali lagi, pastikan program-program yang diajukan benar-benar unggulan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan harus menjadi prioritas utama," ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Harum meminta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Timur, Ahmad Muzakkir, untuk memimpin timnya dalam meninjau anggaran yang berpotensi menjadi Silpa sejak awal.
"Saya minta BPKAD untuk memonitor anggaran-anggaran mana yang berpotensi menjadi Silpa, agar bisa dialihkan ke program-program yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat," tutupnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar