“Informasi itu harus berimbang. Tidak bisa hanya dari satu pihak tanpa klarifikasi,” tegasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga menyoroti masih adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan profesi jurnalis namun tidak menjalankan standar dan etika jurnalistik secara benar. Kondisi itu dinilai dapat memperburuk kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Selain persoalan verifikasi, Samri menilai media sosial saat ini lebih banyak dipenuhi konten yang menonjolkan sisi negatif dibandingkan informasi yang bersifat edukatif.
Fenomena tersebut berpotensi memicu keresahan dan memperkeruh suasana di tengah masyarakat apabila tidak disikapi secara bijak.
Ia juga menyoroti maraknya informasi atau pemberitaan lama yang kembali beredar tanpa disertai perkembangan terbaru. Akibatnya, persoalan yang sebenarnya telah selesai atau berubah kondisi kembali menjadi perdebatan karena masyarakat tidak memperoleh konteks yang utuh.
“Kadang berita lama diangkat lagi, padahal situasinya sudah berbeda. Ini yang akhirnya bikin gaduh lagi,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih cermat dalam menerima informasi. Samri mengingatkan pentingnya memahami fakta secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkan informasi kepada pihak lain.
Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran maupun sengketa harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui penghakiman di media sosial yang berpotensi menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
“Kita harap masyarakat lebih bijak. Jangan langsung percaya sebelum tahu fakta sebenarnya,” pungkasnya. (*/advdprdsamarinda)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar