Selain itu, ia juga menyoroti kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dinilai menjadi kelompok paling rentan menghadapi gejolak ekonomi saat ini. Kenaikan harga bahan baku membuat sebagian pelaku usaha harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan usahanya.
“Banyak pelaku UMKM yang harus mengurangi kapasitas produksi, melakukan efisiensi tenaga kerja, atau menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar karena biaya bahan baku terus meningkat,” katanya.
Tak hanya sektor usaha, Sani turut menyoroti kondisi fiskal daerah yang mengalami perubahan cukup signifikan pada tahun anggaran 2026. Ia menyebut penurunan transfer dari pemerintah pusat berdampak pada menyusutnya kapasitas anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda.
Berdasarkan data yang ia sampaikan, total anggaran daerah turun dari sekitar Rp5,8 triliun pada 2025 menjadi Rp3,18 triliun pada 2026. Situasi tersebut mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap berbagai program dan prioritas pembangunan.
“Kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran. Belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang benar-benar prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Sani tetap optimistis terhadap ketahanan ekonomi Kota Samarinda. Ia menilai berbagai langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah telah membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan yang terjadi.
Menurutnya, daya beli masyarakat yang masih relatif terjaga serta pertumbuhan sejumlah sektor strategis menjadi faktor penting yang menopang perekonomian kota.
“Upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah patut diapresiasi. Struktur ekonomi Samarinda masih cukup kuat, ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap bergerak serta sektor-sektor strategis yang terus tumbuh,” pungkasnya. (*/advdprdsamarinda)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar