BorneoFlash.com, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sempadan Sungai yang diproyeksikan menjadi dasar hukum dalam penataan kawasan bantaran sungai sekaligus mendukung upaya pengendalian banjir di Kota Tepian.
Namun, proses penyusunannya masih menghadapi tantangan terkait pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa regulasi mengenai sempadan sungai sangat diperlukan agar pemanfaatan ruang di sepanjang aliran sungai memiliki arah yang jelas dan terukur.
Menurutnya, keberadaan aturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tata ruang perkotaan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga fungsi sungai sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir.
“Substansi utama dari regulasi ini adalah memastikan kawasan sempadan sungai dapat dikelola secara baik sehingga mendukung pengurangan risiko banjir, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya pada Selasa (9/6/2026).
Dalam pembahasannya, DPRD menemukan bahwa sebagian besar kewenangan terkait pengelolaan sungai dan kawasan sempadannya masih berada di bawah pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).
Kondisi itu membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menetapkan kebijakan pemanfaatan kawasan tanpa melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang.
Karena itu, DPRD bersama Pemerintah Kota Samarinda berupaya merumuskan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan daerah tanpa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rohim menjelaskan, salah satu poin penting yang tengah dibahas adalah penetapan fungsi kawasan sempadan sungai agar memiliki manfaat yang jelas dan berkelanjutan.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar