BorneoFlash.com, SAMARINDA — Besarnya kontribusi Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan manfaat yang diterima masyarakat.
Di sisi lain, daerah ini masih harus menghadapi berbagai dampak lingkungan dan sosial yang ditinggalkan aktivitas pertambangan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai peran strategis Kalimantan Timur dalam menopang kebutuhan energi nasional seharusnya dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang.
Menurutnya, keuntungan ekonomi dari sektor pertambangan tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan warga maupun keberlanjutan lingkungan.
Ia menyoroti masih adanya sejumlah persoalan di kawasan pertambangan, terutama terkait lubang bekas tambang yang belum direklamasi secara maksimal. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan tambang masih perlu diperkuat.
“Sebagai daerah yang memberikan sumbangan besar terhadap produksi batu bara nasional, Kalimantan Timur juga berhak mendapatkan perhatian serius dalam aspek pengawasan reklamasi dan perlindungan lingkungan. Kewajiban perusahaan harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Deni, pada Selasa (9/6/2026).
Deni menambahkan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyusun pendataan secara komprehensif terhadap seluruh lubang bekas tambang yang masih berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya yang berada di dekat kawasan permukiman.
Menurutnya, pemetaan tersebut penting untuk mengidentifikasi tingkat risiko yang ada sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab reklamasi oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar