Selain agenda ekonomi, Bagus juga menilai kunjungan Presiden memiliki dimensi diplomasi kemanusiaan, khususnya terkait dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki tanggung jawab moral, untuk terus menyuarakan penyelesaian konflik dan mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi internasional.
"Indonesia selama ini konsisten mendukung Palestina. Kehadiran Presiden di berbagai forum internasional menjadi bagian dari upaya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia," tuturnya.
Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak mengenai aktivitas pemerintahan saat Presiden berada di luar negeri, Bagus menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia memiliki mekanisme yang memungkinkan roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Menurutnya, tugas pemerintahan telah terbagi secara berjenjang mulai dari Wakil Presiden, para menteri, gubernur hingga kepala daerah.
"Dalam sistem manajemen modern, pemimpin tidak harus menangani semua pekerjaan secara langsung. Ada pembagian tugas dan kewenangan yang memastikan pemerintahan tetap berjalan dengan baik," ujarnya.
Bagus berharap masyarakat dapat melihat kunjungan Presiden ke luar negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, membuka peluang investasi baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pada akhirnya yang ingin dicapai adalah meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja, bertambahnya industri di daerah, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi tujuan utama dari diplomasi yang dilakukan Presiden," terangnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar