BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menilai kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis, merupakan langkah strategis yang perlu dipahami dalam konteks diplomasi ekonomi dan geopolitik global.
Menurutnya, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, peran kepala negara sangat penting untuk membangun kepercayaan internasional sekaligus membuka peluang investasi bagi Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Bagus saat mengikuti podcast bersama Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) yang membahas pro dan kontra kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis.
Menurutnya, kritik yang mempertanyakan urgensi perjalanan luar negeri Presiden perlu dilihat dari perspektif kepentingan nasional yang lebih luas.
"Kalau dilihat dari kacamata kepala daerah, sekaligus kader partai gerindra sebenarnya apa yang dilakukan Presiden tidak jauh berbeda dengan yang kami lakukan di daerah," ujarnya saat ditemui di Balai Kota, pada Rabu (3/6/2026).
Pemerintah daerah memiliki APBD dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi ada program-program besar yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kepala daerah harus aktif membangun komunikasi. Begitu pula Presiden yang harus membangun komunikasi dengan negara-negara lain untuk kepentingan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa situasi dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan geopolitik, mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang berdampak terhadap stabilitas energi, perdagangan global, dan arus investasi.
Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Meski fundamental ekonomi nasional dinilai masih kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik dan inflasi yang terkendali, tekanan eksternal tetap dapat berdampak terhadap pasar keuangan dan nilai tukar.
"Dalam situasi seperti ini, Presiden perlu hadir di forum-forum internasional untuk memberikan kepercayaan kepada dunia bahwa Indonesia tetap stabil, terbuka terhadap investasi, dan memiliki prospek ekonomi yang baik," katanya.
Bagus menilai salah satu tujuan penting kunjungan Presiden ke luar negeri adalah menarik investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Menurutnya, investasi menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat hilirisasi industri di Indonesia.
Ia mencontohkan Kalimantan Timur yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit. Namun, sebagian besar produk tersebut masih diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal.
"Kita punya sawit yang besar, batu bara yang besar, tetapi industri turunannya masih terbatas. Yang kita perlukan adalah investasi untuk membangun pabrik, industri pengolahan, hingga manufaktur yang bisa memberikan nilai tambah bagi daerah dan negara," jelasnya.
Menurut Bagus, kebijakan hilirisasi yang saat ini dijalankan pemerintah membutuhkan dukungan investasi dalam jumlah besar. Karena itu, diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden menjadi bagian penting untuk memperkenalkan potensi Indonesia kepada investor global.
"Kita ingin bukan hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk jadi seperti baterai kendaraan listrik, hingga berbagai produk industri lainnya yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi," terangnya.
Meski bukan mitra dagang terbesar Indonesia, Bagus menilai Prancis memiliki posisi penting dalam percaturan global sebagai salah satu negara berpengaruh di kawasan Uni Eropa.
Selain kerja sama ekonomi, hubungan Indonesia dan Prancis juga mencakup sektor pertahanan, teknologi, hingga industri penerbangan. Salah satunya melalui kerja sama pengadaan pesawat tempur Rafale yang menjadi bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia.
"Prancis memiliki pengaruh besar di Eropa dan dunia. Karena itu komunikasi langsung dengan negara-negara strategis seperti Prancis penting untuk memperkuat hubungan ekonomi maupun kerja sama di sektor lainnya," katanya.
Selain agenda ekonomi, Bagus juga menilai kunjungan Presiden memiliki dimensi diplomasi kemanusiaan, khususnya terkait dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki tanggung jawab moral, untuk terus menyuarakan penyelesaian konflik dan mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi internasional.
"Indonesia selama ini konsisten mendukung Palestina. Kehadiran Presiden di berbagai forum internasional menjadi bagian dari upaya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia," tuturnya.
Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak mengenai aktivitas pemerintahan saat Presiden berada di luar negeri, Bagus menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia memiliki mekanisme yang memungkinkan roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Menurutnya, tugas pemerintahan telah terbagi secara berjenjang mulai dari Wakil Presiden, para menteri, gubernur hingga kepala daerah.
"Dalam sistem manajemen modern, pemimpin tidak harus menangani semua pekerjaan secara langsung. Ada pembagian tugas dan kewenangan yang memastikan pemerintahan tetap berjalan dengan baik," ujarnya.
Bagus berharap masyarakat dapat melihat kunjungan Presiden ke luar negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, membuka peluang investasi baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pada akhirnya yang ingin dicapai adalah meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja, bertambahnya industri di daerah, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi tujuan utama dari diplomasi yang dilakukan Presiden," terangnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar