BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial melalui program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas'ud menegaskan, digitalisasi menjadi solusi untuk menghindari kesalahan penyaluran bantuan sosial yang selama ini masih berpotensi terjadi akibat data yang tidak mutakhir.
“Jangan sampai orang kaya yang kita subsidi. Jangan sampai warga yang mampu menerima bantuan sosial, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan,” kata Rahmad saat sosialisasi program digitalisasi perlindungan sosial kepada para ketua RT, LPM, LKM, dan pemangku kepentingan lainnya, di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC)/DOME, pada Selasa (2/6/2026).
Menurut Rahmad, melalui sistem pendataan digital, pemerintah akan memiliki basis data warga yang lebih akurat dan terverifikasi secara by name by address. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi setiap keluarga dapat dipetakan secara lebih detail.
Balikpapan sendiri menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang dipercaya sebagai lokasi perluasan proyek digitalisasi perlindungan sosial nasional. Kepercayaan tersebut dinilai sebagai peluang sekaligus tanggung jawab bagi Balikpapan untuk menjadi percontohan transformasi layanan sosial berbasis teknologi.
“Balikpapan dituntut menjadi contoh bagaimana teknologi digital digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.
Program yang dijalankan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah itu menargetkan peningkatan kualitas data penerima bantuan agar penyalurannya lebih cepat, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Proses pendaftaran dan pemutakhiran data akan berlangsung selama satu bulan, mulai 4 Juni hingga 3 Juli 2026. Sebanyak 365 Agen Perlinsos diterjunkan di 34 kelurahan dan enam kecamatan untuk membantu masyarakat melakukan registrasi, verifikasi, validasi, hingga proses sanggahan data.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar