“Dibangunnya Sekolah Rakyat ini salah satunya bisa mengurai persoalan SPMB yang tiap tahun selalu menjadi polemik di masyarakat. Ini sangat membantu kami di daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD Balikpapan mendukung penuh kebijakan tersebut karena merupakan bagian dari program nasional yang berada langsung di bawah arahan Presiden.
“Kami di daerah taat dan patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat, apalagi ini langsung di bawah kendali Bapak Presiden. Jadi tentu harus kita dukung,” tegasnya.
Selain membantu mengatasi persoalan daya tampung sekolah, Sekolah Rakyat juga dinilai tepat sasaran karena diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya keluarga kurang mampu.
Hamid menyebut, meskipun sekolah negeri di Balikpapan saat ini sudah menerapkan pendidikan gratis, keterbatasan jumlah sekolah masih menjadi tantangan, terutama di kawasan pinggiran kota yang pertumbuhan penduduknya terus meningkat.
“Sekolah negeri di Balikpapan memang masih terbatas. Karena itu, kalau Sekolah Rakyat dibangun di wilayah Balikpapan Utara atau Balikpapan Timur, menurut kami sangat tepat karena daerah sana memang masih membutuhkan,” ujarnya.
DPRD berharap program Sekolah Rakyat nantinya benar-benar mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menjadi solusi jangka panjang dalam pemerataan layanan pendidikan di Kota Balikpapan. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar