BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Balikpapan tak ingin berhenti di atas kertas.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Halili Adinegara, mendorong agar evaluasi kinerja pemerintah dilakukan langsung di lapangan, untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi fisik. "Saya sudah usulkan dan sarankan kepada ketua pansus untuk turun ke lapangan," jelasnya usai Reses, pada Sabtu (2/5/2026) Malam.
Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan, selama ini pembahasan LKPJ cenderung bersifat administratif. Padahal, yang lebih penting adalah melihat kondisi riil pembangunan yang telah dikerjakan.
“Jangan hanya di atas meja. Kita harus turun langsung melihat fisiknya seperti apa. Kalau tidak sesuai, saya rekomendasikan untuk dicek ulang oleh BPK atau Inspektorat,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan meyakini, dari setiap proyek pembangunan pasti terdapat temuan yang perlu dievaluasi. Karena itu, pengawasan langsung menjadi langkah penting agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.
"Kalau memang tidak sesuai saya rekomendasikan untuk dicek ulang oleh BPK atau Inspektorat. Nggak mungkin nggak ada temuan itu. Pasti ada temuan itu," tegas Purnawirawan POM TNI AD.
Halili menambahkan, seluruh sektor pembangunan akan menjadi fokus peninjauan, khususnya yang berkaitan dengan mitra Komisi III. Evaluasi ini juga akan disesuaikan dengan tingkat serapan anggaran, terutama proyek-proyek tahun 2025.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar