Ia menilai kondisi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai sumber pemasukan baru.
Karena itu, optimalisasi aset tidak hanya difokuskan pada Hotel Claro Pandurata, tetapi juga mencakup berbagai aset milik Pemprov Kaltim lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami mengelola aset-aset daerah yang belum digunakan OPD, termasuk sejumlah gedung di kawasan Jalan Jakarta Samarinda yang dapat disewakan untuk kegiatan pemerintahan maupun agenda lainnya,” jelas Muzakkir.
Selain gedung, Pemprov Kaltim juga mengelola berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan tenis dan lapangan bulu tangkis di kawasan Jalan Letjen Suprapto atau Vorvo Samarinda yang kini mulai disewakan kepada masyarakat.
“Pendapatan dari penyewaan fasilitas olahraga tersebut nantinya akan langsung masuk ke kas daerah,” terangnya.
Muzakkir memastikan seluruh tarif pemanfaatan aset pemerintah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) maupun Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sehingga tidak ditentukan secara sepihak oleh BPKAD.
“Penetapan nilai sewa seluruh aset dilakukan berdasarkan mekanisme penilaian resmi pemerintah. Seluruh aset yang sudah diperbaiki dan dimanfaatkan akan terus dioptimalkan guna mendukung peningkatan PAD Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar