BorneoFlash.com, KUKAR – Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai belum sepenuhnya ditopang oleh kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
DPRD Kukar pun mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan, menyusul kontribusi BUMD yang dinilai masih belum optimal.
Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian, menegaskan bahwa peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah seharusnya bisa lebih maksimal.
“BUMD seharusnya tidak hanya berjalan, tapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” ucap Sopian, pada Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah evaluasi menyeluruh untuk memastikan efektivitas masing-masing BUMD.
“Dari evaluasi itu akan terlihat mana yang benar-benar produktif dan mana yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Ia menilai, tanpa evaluasi yang jelas, arah pengelolaan BUMD akan sulit berkembang dan berpotensi tidak memberikan dampak signifikan bagi daerah.
Selain itu, Sopan juga menyoroti pentingnya efisiensi, terutama terkait keseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan.
“Kalau biaya lebih besar dari pemasukan, tentu harus jadi perhatian. Artinya ada yang perlu diperbaiki dalam pengelolaannya,” tegasnya.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengembangkan strategi usaha yang lebih adaptif, termasuk melalui pendekatan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah.
“Potensi usaha daerah sebenarnya ada, tinggal bagaimana dikelola dengan lebih tepat,” lanjutnya.
Di sisi lain, ia mengusulkan penyederhanaan struktur BUMD agar lebih efektif dan mudah diawasi.
“Kalau perlu cukup satu BUMD dengan beberapa unit usaha, supaya lebih fokus dan pengawasannya lebih jelas,” papar Sopian.
DPRD memastikan akan terus mengawal upaya pembenahan tersebut agar BUMD ke depan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan PAD. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar