“Seluruh penjelasan mengenai hal tersebut telah kami sampaikan secara terbuka kepada publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi, termasuk terkait aspek kontrak yang memang memiliki permasalahan tertentu,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah menemukan adanya kekeliruan administratif dalam proses tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Samarinda saat ini tengah menempuh langkah hukum berupa pemutusan kontrak serta upaya pemulihan keuangan daerah akibat kelebihan pembayaran.
Proses pengembalian aset dan dana disebut masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga penggunaan anggaran tetap tepat sasaran.
“Saat ini tengah dilakukan langkah-langkah lanjutan, antara lain pengembalian kendaraan, pemutusan kontrak, serta proses pemulihan atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga,” ungkapnya.
Di sisi lain, Andi Harun juga menyinggung adanya indikasi pihak tertentu yang diduga berada di balik aksi demonstrasi tersebut. Ia mengaku telah mengantongi sejumlah informasi dan bukti pendukung, meski tetap menghormati aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
“Terkait dugaan adanya pihak tertentu yang menggerakkan aksi tersebut, kami telah memperoleh sejumlah informasi dan bukti pendukung. Namun demikian, substansi aspirasi yang disampaikan tetap kami hormati,” katanya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya muatan politik di balik aksi tersebut, Andi Harun memilih untuk tidak memberikan penilaian lebih jauh. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan media untuk menilai dinamika yang berkembang.
“Penilaian terhadap situasi tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan rekan-rekan media,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar