BorneoFlash.com, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pemerintah daerah yang dipimpinnya terbuka terhadap proses pengawasan oleh aparat penegak hukum.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas aksi unjuk rasa yang digelar Front Mahasiswa Anti Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, pada Jumat (17/4).
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berkomitmen menjalankan prinsip akuntabilitas dalam setiap kebijakan, termasuk kesiapan untuk memberikan klarifikasi kepada lembaga pengawas apabila dibutuhkan.
Menurutnya, transparansi menjadi landasan utama dalam tata kelola pemerintahan yang dijalankan saat ini.
“Pemerintah Kota Samarinda pada prinsipnya siap bersikap kooperatif dan memberikan dukungan penuh terhadap setiap proses pengawasan, baik oleh KPK maupun lembaga pengawas lainnya,” ujarnya, pada Kamis (23/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi tuntutan mahasiswa yang meminta KPK memeriksa jajaran pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda.
Aksi itu dipicu dugaan kejanggalan dalam anggaran pengadaan dan penyewaan mobil dinas wali kota, yang dinilai tidak wajar oleh massa aksi.
Menanggapi hal tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa persoalan yang dipersoalkan telah dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Ia memastikan tidak ada informasi yang disembunyikan, termasuk terkait aspek kontraktual dalam pengadaan tersebut.
“Seluruh penjelasan mengenai hal tersebut telah kami sampaikan secara terbuka kepada publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi, termasuk terkait aspek kontrak yang memang memiliki permasalahan tertentu,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah menemukan adanya kekeliruan administratif dalam proses tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Samarinda saat ini tengah menempuh langkah hukum berupa pemutusan kontrak serta upaya pemulihan keuangan daerah akibat kelebihan pembayaran.
Proses pengembalian aset dan dana disebut masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga penggunaan anggaran tetap tepat sasaran.
“Saat ini tengah dilakukan langkah-langkah lanjutan, antara lain pengembalian kendaraan, pemutusan kontrak, serta proses pemulihan atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga,” ungkapnya.
Di sisi lain, Andi Harun juga menyinggung adanya indikasi pihak tertentu yang diduga berada di balik aksi demonstrasi tersebut. Ia mengaku telah mengantongi sejumlah informasi dan bukti pendukung, meski tetap menghormati aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
“Terkait dugaan adanya pihak tertentu yang menggerakkan aksi tersebut, kami telah memperoleh sejumlah informasi dan bukti pendukung. Namun demikian, substansi aspirasi yang disampaikan tetap kami hormati,” katanya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya muatan politik di balik aksi tersebut, Andi Harun memilih untuk tidak memberikan penilaian lebih jauh. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan media untuk menilai dinamika yang berkembang.
“Penilaian terhadap situasi tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan rekan-rekan media,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar