BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mempercepat transformasi digital, sebagai strategi utama menekan potensi penyimpangan sekaligus memangkas rantai birokrasi dalam sistem keuangan daerah.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa digitalisasi transaksi menjadi langkah krusial dalam reformasi birokrasi modern.
“Digitalisasi ini bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi potensi penyimpangan. Ini bagian penting dari transformasi birokrasi yang sedang kita dorong,” ujarnya pada Pembukaan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) Kota Balikpapan, di Novotel Balikpapan, pada Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, kebijakan ini dijalankan secara terarah dengan pengawasan dan evaluasi berkala, di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPAD), Sekretaris Daerah, serta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD).
Salah satu fokus utama digitalisasi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir serta retribusi hotel dan restoran.
Selain itu, Pemkot juga mengoptimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah sebagai alat transaksi belanja.
“Inovasi ini mempermudah OPD dalam berbelanja tanpa harus melalui proses pengajuan yang panjang, termasuk untuk kebutuhan perjalanan dinas,” jelasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar