Diantaranya pajak tenaga listrik sebesar Rp39 miliar, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekitar Rp25 miliar, opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp21,3 miliar, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai sekitar Rp21,12 miliar.
Meski penerimaan pajak menunjukkan tren positif, Bapenda mengakui masih terdapat tantangan dalam hal kepatuhan pelaporan pajak. Sistem yang saat ini digunakan masih berbasis self assessment, sehingga pelaku usaha melaporkan sendiri omzet yang diperoleh.
“Dalam praktiknya, tidak semua pelaporan dilakukan secara tepat, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan teguran apabila ditemukan ketidaksesuaian,” tegasnya.
Sebagai upaya meningkatkan akurasi data, Bapenda telah memasang alat perekam transaksi di sejumlah hotel, restoran, dan kafe. Namun jumlah perangkat yang tersedia masih terbatas.
“Saat ini sekitar 100 alat telah dipasang untuk memantau transaksi secara langsung, meskipun belum menjangkau seluruh tempat usaha,” ungkap Cahya.
Di sisi lain, upaya digitalisasi sistem perpajakan terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya melalui kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kini dapat dilakukan secara daring menggunakan QRIS maupun virtual account.
Cahya menegaskan bahwa pajak dari sektor makan dan minum pada dasarnya bukan menjadi beban pelaku usaha, melainkan kewajiban yang dibayarkan oleh konsumen dan kemudian disetorkan oleh pelaku usaha kepada pemerintah.
“Pajak makan dan minum merupakan kontribusi dari konsumen yang dipungut oleh pelaku usaha untuk disetorkan kepada pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan penerimaan pajak memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat dirasakan masyarakat.
“Dana pajak akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan jalan, penerangan, dan fasilitas umum lainnya,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar