Andi Harun Soroti Budaya Titip-Menitip Siswa, Pemkot Samarinda Perketat SPMB

Etam–Benuanta 26 Mei 2026 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, SAMARINDA — Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk memperbaiki tata kelola penerimaan murid baru agar lebih adil dan transparan.

Komitmen tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya praktik titip-menitip siswa, pungutan, hingga pendekatan nonprofesional yang dinilai masih membayangi proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan, tetapi juga memperkuat budaya feodalisme yang seharusnya sudah ditinggalkan.

Karena itu, Pemkot Samarinda mengambil langkah tegas dengan memperketat petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan murid baru pada jenjang PAUD, SD, dan SMP.

“Pemerintah kota berkomitmen agar penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada jenjang PAUD, SD, dan SMP yang menjadi tanggung jawab daerah, dapat berjalan secara objektif, profesional, akuntabel, serta menjunjung tinggi integritas,” ujarnya, pada Selasa (26/5/2026).

Andi Harun mengatakan persoalan penerimaan siswa baru hampir setiap tahun selalu menghadirkan polemik yang serupa. Mulai dari mekanisme penerimaan, keterbatasan kuota, proses seleksi, hingga kanal pengaduan masyarakat.

Untuk itu, Pemkot Samarinda menyiapkan aturan yang lebih rinci agar seluruh proses berjalan terbuka dan tidak memberi ruang bagi praktik manipulatif.

Ia menyoroti praktik titip-menitip siswa sebagai salah satu persoalan paling mendasar dalam sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, ketika seorang siswa masuk melalui jalur kedekatan, intervensi, atau perlakuan khusus, maka hak siswa lain yang mengikuti prosedur secara benar berpotensi terabaikan.

“Apabila terdapat praktik penitipan agar seorang anak diterima di sekolah tertentu atau memperoleh perlakuan khusus di luar mekanisme yang berlaku, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap peserta didik lainnya,” katanya.

Ia menilai akar persoalan tersebut berkaitan dengan belum meratanya kualitas pendidikan. Persepsi masyarakat yang menganggap hanya sekolah tertentu yang unggul membuat persaingan masuk ke sekolah-sekolah tersebut menjadi tinggi dan mendorong munculnya berbagai cara di luar aturan.