Apabila terdapat kebutuhan anggaran yang melebihi kapasitas, maka pemerintah akan melakukan penentuan skala prioritas secara selektif. Sementara pengeluaran yang belum mendesak akan ditunda demi menjaga stabilitas fiskal.
Salah satu langkah konkret yang telah dijalankan adalah pemangkasan anggaran konsumsi rapat di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga lebih dari 90 persen. Kebijakan ini turut mengubah pola pelaksanaan rapat internal di lingkungan pemerintah.
“Anggaran konsumsi rapat telah kami kurangi secara signifikan, sehingga untuk rapat internal saat ini tidak lagi disediakan makanan ringan, kecuali untuk kegiatan yang melibatkan tamu dari luar,” ungkapnya.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas juga dipangkas drastis dan kini hanya tersisa sekitar dua hingga tiga persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan terfokus pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.
Pada tahun 2026, total anggaran perjalanan dinas di luar DPRD tercatat sekitar Rp7 miliar. Seluruh kegiatan pun dipusatkan di Balaikota, sementara undangan ke luar daerah harus melalui persetujuan wali kota secara selektif.
Efisiensi juga menyasar biaya operasional harian, seperti penggunaan listrik, air, serta alat tulis kantor (ATK).
Pemerintah mendorong optimalisasi sistem digital guna menekan pengeluaran sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Kebijakan pengendalian belanja pegawai ini turut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang membatasi porsi belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (*/Adv Diskominfo Samarinda)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar