Ia menegaskan bahwa penyusunan kamus pokir tetap mengacu pada prioritas pembangunan utama yang meliputi sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Jika merujuk pada arah kebijakan dalam RPJMN, prioritas pembangunan masih menitikberatkan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, sejumlah usulan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat juga dimasukkan dalam kamus program, termasuk program bagi nelayan, sektor pertanian, hingga dukungan bagi pembangunan di tingkat desa.
Namun demikian, terdapat beberapa usulan yang tidak dapat diakomodasi karena menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti pengadaan pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan).
“Program yang berkaitan dengan sektor nelayan dan pertanian tetap masuk dalam daftar usulan. Namun untuk pengadaan pupuk maupun alat dan mesin pertanian tidak dapat dimasukkan karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat,” terangnya.
Baba juga menegaskan bahwa penyusunan kamus usulan program ini belum berkaitan dengan kepastian anggaran. Daftar program tersebut masih menjadi bahan awal yang akan dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, khususnya untuk tahun 2027.
“Besaran anggaran belum dapat dipastikan karena proses perencanaan masih berjalan. Program-program ini disiapkan untuk perencanaan tahun 2027, sementara kondisi pendapatan daerah pada saat itu belum dapat diprediksi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa potensi efisiensi anggaran masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan pokir DPRD tidak memperoleh alokasi anggaran apabila kondisi keuangan daerah tidak mencukupi.
“Kami telah diingatkan bahwa dalam kondisi tertentu, apabila kemampuan keuangan daerah tidak memadai, maka alokasi pokir pada tahun mendatang bisa saja tidak tersedia,” kata Baba.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu terus mendorong peningkatan pendapatan dari berbagai sektor agar kapasitas fiskal daerah tetap terjaga dan program pembangunan prioritas dapat terus dilaksanakan.
