“Jembatan Mahakam Lama telah mengalami puluhan kali tabrakan, sementara Jembatan Mahakam Ulu juga beberapa kali mengalami kejadian serupa. Apabila situasi ini terus berulang, maka persoalannya bukan lagi insiden semata, melainkan kegagalan sistem pengelolaan dan pengawasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dampak dari lemahnya pengawasan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur. Tanpa adanya sanksi yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab, risiko terhadap keselamatan publik dan infrastruktur strategis akan terus berulang.
“Selama ini kesalahan selalu diarahkan kepada nahkoda kapal. Padahal, regulator dan pengelola pelabuhan memiliki kewajiban pengawasan. Jika tidak ada sanksi tegas, maka masyarakat yang akan terus menanggung akibatnya,” katanya.
Husni juga menanggapi pernyataan KSOP yang kerap menyebutkan perannya hanya sebagai regulator. Menurutnya, justru fungsi regulator itulah yang perlu diuji dan dinilai secara objektif oleh Ombudsman.
“Ombudsman memiliki kewenangan untuk menilai kinerja regulator. Apabila ditemukan kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan, maka mekanisme penyelesaiannya memang melalui Ombudsman,” ujarnya.
Melalui proses pemeriksaan Ombudsman, Husni berharap akan lahir rekomendasi resmi yang tidak berhenti pada teguran administratif, tetapi disertai sanksi tegas, termasuk kemungkinan pemberhentian apabila terbukti terjadi pelanggaran berat.
“Tujuan utama saya adalah menciptakan efek jera. Apabila harus berujung pada pemberhentian, itu harus ditempuh. Jangan sampai masyarakat terus berada dalam risiko, sementara tidak ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban,” ucapnya.
Ia menambahkan, langkah pengaduan ini ditempuh setelah berbagai saluran aspirasi lain, termasuk forum resmi dan media sosial, tidak menghasilkan perubahan signifikan. Husni menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut demi keselamatan dan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur.
