BorneoFlash.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyikapi kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang menangguhkan sementara izin pematangan lahan proyek pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II atau RS Korpri.
Hingga saat ini, Pemprov Kaltim memilih menunggu penjelasan resmi dari Pemkot Samarinda terkait dasar penangguhan tersebut.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan bahwa pihaknya menghormati kewenangan Pemkot Samarinda dalam mengambil langkah penangguhan izin.
Namun demikian, Pemprov memandang perlu adanya komunikasi yang lebih intensif agar persoalan perizinan dapat dipahami secara utuh dan diselesaikan bersama.
Menurut Seno Aji, penyelesaian persoalan perizinan proyek perluasan RS Korpri harus mempertimbangkan dua kepentingan utama secara berimbang, yakni perlindungan lingkungan hidup dan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, koordinasi antarpemerintah dinilai menjadi langkah yang paling tepat.
“Kami akan membahas persoalan ini bersama Pemerintah Kota Samarinda agar kepentingan perlindungan lingkungan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan rumah sakit dapat berjalan seiring,” ujarnya saat dimintai tanggapan, pada Sabtu (20/12/2025).
Ia menambahkan, dinamika dalam proses pembangunan, khususnya pada proyek strategis layanan publik, merupakan hal yang wajar terjadi. Untuk itu, Pemprov Kaltim menilai dialog dan diskusi menjadi kunci untuk menemukan titik temu atas perbedaan pandangan yang muncul.
“Dalam setiap proses pembangunan, dinamika tentu dapat terjadi, dan hal tersebut akan kami bahas bersama,” tambahnya.
