Berita Nasional

Saifullah Yusuf: Lebih dari 470.000 KPM Baru Terima Bansos Triwulan II 2026

lihat foto
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (kiri) memimpin rapat tingkat menteri yang dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kanan dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat (8/5/2026). FOTO : ANTARA/HO
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (kiri) memimpin rapat tingkat menteri yang dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kanan dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat (8/5/2026). FOTO : ANTARA/HO-Kemenko PM/pri.

BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru mulai menerima bantuan sosial pada triwulan kedua 2026 berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Pada triwulan kedua ini, lebih dari 470.000 KPM baru menerima bantuan sosial. Mereka sebelumnya belum menerima bantuan pada triwulan pertama,” ujar Saifullah Yusuf dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Sabtu.

Saifullah Yusuf menjelaskan pemerintah menyalurkan bantuan tersebut dengan mengacu pada DTSEN yang terus diperbarui bersama Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah. Pemerintah menggunakan data tersebut sebagai pedoman penyaluran bantuan melalui Kementerian Sosial.

Ia menegaskan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) di tingkat akar rumput berperan penting dalam menjaga akurasi data kemiskinan.

“Alhamdulillah, saat ini kami telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa. Melalui aplikasi SIK-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), Dinas Sosial kabupaten/kota, Dinas Sosial provinsi, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik menghubungkan seluruh data secara terintegrasi,” kata Saifullah Yusuf.

Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengukur usulan bantuan sekaligus memantau perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga penerima manfaat secara lebih akurat dan nyata.

Saifullah Yusuf menambahkan keberadaan operator desa mempermudah masyarakat melakukan aktivasi maupun pembaruan data secara cepat.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan tingkat kemiskinan per September 2025 berada di angka 8,25 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem tercatat 0,78 persen.

“Hingga triwulan kedua 2026, pemerintah telah merekonsiliasi data DTSEN dengan data Dukcapil hingga mencapai 289 juta jiwa,” ujar Amalia. (*

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar