BorneoFlash.com, PENAJAM — Kekhawatiran terkait minimnya langkah nyata pemerintah daerah dalam menyiapkan pembukaan lapangan kerja terus menguat, terlebih di tengah potensi meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya bergantung pada program pemberangkatan tenaga kerja keluar daerah yang membutuhkan biaya besar. Ia menilai, PPU seharusnya mulai memikirkan pembangunan lembaga pelatihan kerja mandiri di daerah.
“Dibanding memberangkatkan tenaga kerja yang biayanya besar, seharusnya kita bisa bangun LPK sendiri. Awalnya saya berpikir begitu. Tapi kemudian kita bicara goals-nya. Goals-nya adalah penyerapan tenaga kerja,” ujarnya, pada Rabu (3/12/2025).
Menurut Bijak, terdapat perbedaan mendasar antara peningkatan sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja.
“Kalau bicara tenaga kerja, maka buka lapangan pekerjaan. Tapi kalau konteksnya peningkatan SDM, ya latih dengan BLK. Ini dua konteks yang berbeda. Kalau konteksnya penyerapan tenaga kerja, maka membuka lapangan pekerjaan itu tugas pemerintah,” tegasnya.
Hingga kini, Bijak menilai pemerintah daerah belum memiliki jawaban jelas mengenai langkah konkret membuka lapangan kerja baru. Padahal, isu tersebut merupakan salah satu janji kampanye yang paling sering disampaikan saat Pilkada lalu.
“Ini yang sampai hari ini belum saya lihat jawabannya. Kami menunggu langkah apa yang akan dilakukan pemerintah daerah. Masyarakat menunggu, dan DPRD tentu ingin tahu apa langkah untuk menjawab harapan terkait lapangan pekerjaan,” tambahnya.
Bijak juga menyinggung program kerja berinsentif Rp18 juta yang sebelumnya ramai dibahas publik. Ia menilai program tersebut bukan sekadar isu, melainkan peluang yang seharusnya disambut baik dan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
“Isu Rp18 juta itu bukan sekadar isu, tapi program yang harusnya disambut baik oleh daerah. Dan kami menunggu jawabannya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa potensi bertambahnya angka pengangguran semakin besar, terutama karena proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina akan segera memasuki fase penyelesaian.
“RDMP itu tidak lama lagi selesai. Berapa ribu orang yang sekarang bekerja di dalamnya akan kehilangan potensi pekerjaan. Pemerintah daerah harus memikirkan itu,” kata Bijak.
Bijak menegaskan bahwa tanpa perencanaan matang, pemerintah akan terlihat bekerja secara reaktif dan tidak efektif.
“Jangan sampai dibiarkan menumpuk. Pemerintah akan terlihat bekerja seperti tiba masa tiba akal, dan akhirnya tidak efektif,” pungkasnya. (*/Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar