Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani, menegaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria yang dibentuk DPR RI perlu ikut membahas persoalan aset di dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tag: Anggota Komisi I DPRD PPU
Pemekaran Wilayah dan Tapal Batas Sepaku–PPU Dibahas, DPRD Minta Pemda Segera Ambil Keputusan
Seiring dengan berjalannya laju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), proses pemisahan wilayah administratif terus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah bersama DPRD PPU.
Sengketa Lahan Masih Mengganjal, DPRD PPU Desak Percepatan Reforma Agraria Jelang IKN Beroperasi
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyambut positif Langkah Komisi II DPR RI yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria untuk mempercepat penataan lahan serta penyelesaian berbagai sengketa agraria di daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
DPRD PPU Tegaskan Pengawasan Ketat Reforma Agraria, Kawal Kepastian Hak Tanah Warga
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan reforma agraria di daerah. Meski tidak terlibat langsung dalam struktur Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), DPRD memastikan tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya program tersebut.
PPU Minta Kompensasi Adil Usai Aset Senilai Triliunan Beralih ke Wilayah IKN
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyoroti keberadaan sejumlah aset daerah yang kini resmi masuk dalam wilayah pengelolaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Aset-aset strategis bernilai triliunan rupiah itu beralih kewenangan setelah Kecamatan Sepaku ditetapkan sebagai bagian dari delineasi IKN.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.