Selain pemerataan pembinaan, Hairendra juga menyoroti kendala klasik yang masih dihadapi pelaku UMKM, seperti keterbatasan modal, kemampuan produksi yang terbatas, serta minimnya akses pemasaran digital.
Ia menegaskan perlunya kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha untuk menjawab tantangan tersebut.
“Kami di DPRD selalu terbuka untuk berkoordinasi. Kalau ada UMKM yang butuh dorongan, baik akses permodalan, pelatihan, maupun pemasaran, tentu akan kita support,” tegasnya.
Hairendra menambahkan, Pemkab Kukar perlu menyusun peta jalan (roadmap) penguatan UMKM yang berorientasi pada keberlanjutan.
Dengan begitu, pelaku usaha tidak hanya muncul saat event berlangsung, tetapi dapat bertahan dan berkembang secara konsisten.
“Yang kita kejar adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang. UMKM harus menjadi investasi masa depan, bukan aktivitas musiman,” tutupnya.
Halaman:
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar