BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Meski menghadapi tekanan fiskal akibat penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026.
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan pelayanan publik prioritas tidak akan terganggu. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, dalam rapat paripurna yang membahas pandangan fraksi DPRD terhadap jawaban Wali Kota atas Raperda APBD 2026.
Enam fraksi DPRD Balikpapan menyatakan menerima dan menyetujui penjelasan Pemkot, yang kemudian ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Kesepahaman itu, menurut Bagus, menjadi sinyal positif bahwa arah kebijakan fiskal daerah telah sejalan dengan harapan legislatif.
“Meski ada pengurangan transfer, standar pelayanan minimal pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik tetap kita utamakan,” tegas Bagus, saat Rapat Paripurna DPRD Balikpapan di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, pada Jumat (28/11/2025).
Ia menambahkan bahwa bantuan–bantuan untuk masyarakat seperti BPJS, seragam sekolah, hingga beasiswa tetap akan diberikan tanpa pemangkasan.
Salah satu kekhawatiran masyarakat terkait penyesuaian anggaran adalah keberlanjutan program penanganan banjir. Namun Bagus memastikan bahwa kegiatan seperti normalisasi saluran dan pembersihan drainase tetap berjalan.
“Memang ada pengurangan, tetapi tidak mengubah sistem pekerjaan. Penanganan banjir tetap prioritas,” ujarnya.
