Menurutnya, pemekaran desa yang belum mendapat alokasi dana khusus dari pemerintah daerah kerap membuat pembangunan di desa induk tidak maksimal.
Dalam kesempatan itu, Johansyah juga menyinggung kebijakan nasional terkait ketahanan pangan. Ia menilai DPRD Kukar bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam memperkuat sektor pertanian.
“Kita berharap ketahanan pangan ini melibatkan semua pihak, baik masyarakat, pemuda, maupun kelompok ibu-ibu. Kalau semua bergerak, pertanian kita bisa jadi pemicu ketahanan pangan di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Lebih lanjut, dalam kegiatan reses, Johansyah menyebut infrastruktur jalan masih menjadi aspirasi utama masyarakat, seperti perbaikan jalan longsor, pembuatan parit, hingga pembangunan pagar.
“Kita tetap mendukung rencana pembangunan infrastruktur dari Pemkab Kukar. Tapi kita juga sampaikan, tahun 2026 nanti anggaran kita efisien, jadi mungkin tidak semua bisa maksimal. Harapannya, perusahaan sekitar bisa ikut berperan lewat dana CSR,” pungkasnya.
Johansyah mengakhiri kegiatan resesnya di Desa Loa Duri Ilir dan Desa Tani Bakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kukar.
