BorneoFlash.com, KUKAR— Wacana pembatasan produksi batu bara oleh pemerintah pusat mulai menimbulkan kekhawatiran di Kutai Kartanegara (Kukar).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai kebijakan tersebut bisa berdampak pada perputaran ekonomi daerah yang selama ini ditopang sektor pertambangan.
Menurut Yani, pengurangan produksi akan berpengaruh terhadap aktivitas industri di lapangan dan ikut dirasakan masyarakat yang bergantung pada sektor tambang.
“Kalau produksi dibatasi, otomatis aktivitas tambang ikut berkurang. Dampaknya pasti meluas ke masyarakat,” ungkap Yani, pada Rabu (13/5/2026).
Ia menyebut Kukar masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap sektor batu bara, mulai dari tenaga kerja, kontraktor, jasa angkutan hingga pelaku usaha kecil yang tumbuh di sekitar aktivitas tambang.
Karena itu, Yani meminta pemerintah pusat mempertimbangkan dampak daerah sebelum menerapkan kebijakan pembatasan produksi secara besar-besaran.
“Jangan sampai kebijakan ini justru membuat ekonomi daerah melemah. Daerah penghasil juga harus diperhatikan,” bebernya.
Ia pun berharap pemerintah pusat melibatkan daerah dalam pembahasan kebijakan sektor energi agar keputusan yang diambil tetap memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah penghasil batu bara. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar